Lahirnya Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia  (KKNI) telah membawa tatanan perubahan kurikulum Pendidikan Tinggi. Sebagai sebuah "kerangka", KKNI hadir sebagai wadah untuk menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan bidang kerja di berbagai sektor. Standarisasi  Kemampuan kerja dari setiap lulusan Pendidikan Tinggi (baca: program studi) menjadi tantangan tersendiri untuk kemudian dapat diejawantahkan dalam pangsa pasar yang nyata. Oleh karena itu, lahirnya KKNI meniscayakan adanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia  (SKKNI) sebagai dasar pemberian opsi munculnya capaian pembelajaran (learning outcome) yang dibutuhkan setiap lulusan Pendidikan Tinggi di Indonesia. Berbagai kemampuan dan peran yang dimiliki para lulusan Pendidikan Tinggi yang meliputi sikap, pengetahuan, dan ketrampilan merupakan kemampuan minimal yang harus terintegrasi dengan kurikulum. Alhasil, jika merujuk pada standar kemampuan yang dimiliki para lulusan program studi, maka pengakuan (recognize) terhadap kemampuan lulusan tersebut mestinya harus sama.

Asosiasi Profesi dan Penentuan Profil Lulusan
Dalam sebuah forum ilmiah, ada salah satu peserta yang bertanya, siapa yang memiliki kewenangan dalam penentuan profil lulusan dan capaian pembelajaran (learning outcome) program studi? Pertanyaan itu menjadi menarik karena selama ini penentuan profil lulusan hanya menjadi beban pengelola program studi (Ketua/Sekretaris Program Studi) atau bahkan hanya warisan peninggalan pengelola prodi sebelumnya. Profil dipahami sebagai peran atau porsi kinerja yang dibutuhkan para pembelajar setelah lulus nanti. Menentukan profil lulusan tentu tidak bisa "bim salabim" seperti orang main sulap, penentuannya harus melalui tahapan riset studi pelacakan (tracer study) serius yang diharapkan keterserapan para lulusan prodi di dunia kerja dapat diketahui secara jelas, baik yang berprofesi sesuai bidang keilmuannya (linear), maupun yang berprofesi tidak linear dengan bidang keilmuannya.
Selain itu, penentuan profil lulusan juga harus berlandaskan pada kebutuhan masyarakat (pasar) global yang berciri keterbukaan informasi. Komunikasi antara manusia di dalam berbagai arena kehidupan akan bebas dari hambatan-hambatan. Kehidupan abad 21 menuntut manusia unggul yang dapat survive di dalam kehidupan yang penuh persaingan dan menuntut kualitas kehidupan, baik di dalam produk maupun di dalam service kehidupan bersama. Ada dua jenis manusia unggul dalam abad 21, yaitu keunggulan individualistik dan keunggulan partisipatoris. (H.A.R. Tilaar: 1999, 55) Keunggulan individualistik biasanya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak berimplikasi pada masyarakat luas. Kehidupan manusia abad modern diarahkan pada terciptanya suatu masyarakat madani (civil society), yaitu masyarakat yang mengenal akan hak dan kewajiban masing-masing anggota dan secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap ummat manusia, seluruh ummat manusia membangun suatu masyarakat madani perdamaian dan keadilan menjadi nilai-nilai tertinggi. Keunggulan yang dibutuhkan pada abad 21 adalah keunggulan partisipatoris, satu model keunggulan yang diarahkan untuk kepentingan bersama orang lain. Di dalam pengembangan menusia unggul partisiparis diperlukan pengembangan sifat-sifat sebagai berikut: 1) kemampuan untuk mengembangkan jaringan-jaringan kerjasama (network), 2) kerjasama (teamwork), dan 3) berkaitan erat dengan prinsip kerjasama dengan menjunjung nilai kualitas yang tinggi. (H.A.R. Tilaar: 1999, 57).
Dalam tradisi KKNI, Profil lulusan disinyalir sebagai pintu masuk para pengembang kurikulum untuk membreakdown ke dalam sebuah capaian-capaian pembelajaran yang diharapkan. Ada dua jenis profil lulusan yang harus dikembangkan. Pertama, profil utama, peran terpenting yang ditunjukkan setiap lulusan sesuai bidang keilmuan yang bersifat nasional. Profil utama akan menjadi pengikat bahkan pemersatu seluruh program studi yang memiliki bidang keilmuan sama. Misalnya, profil utama lulusan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) adalah "Calon Guru Kelas MI/SD". Rumusan profil utama tersebut didasarkan pada hasil riset historis pada saat itu bahwa hadirnya prodi PGMI karena kelangkaan guru MI, disamping pertimbangan yuridis kebijakan lain yang telah mensejajarkan MI/SD, PGSD/PGMI (baca Permendikbud No.16 tahun 2007 tentang Kompetensi dan Kualifikasi Guru), bahkan dalam beberapa forum pertemuan Asosiasi Dosen PGMI Indonesia  (misalnya pertemuan Pondok Cabe Oktober 2012), para pengelola prodi PGMI bersepakat bahwa keberadaan prodi ini bukanlah perpanjangan tangan dari prodi PAI, pengelola prodi harus berani merubah kurikulum "PGMI rasa PAI" menjadi kurikulum yang bisa melahirkan guru kelas MI/SD, kurikulum PGSD dengan tidak menghilangkan distingsi keislaman yang melekat pada PTKIN. Oleh karena itu, calon guru kelas MI/SD menjadi profil utama dari seluruh prodi PGMI di Indonesia. Terkait profil utama tersebut tidak boleh satu pun prodi PGMI yang berbeda. Profil utama tersebut nantinya yang akan berimplikasi pada standarisasi dan pengakuan secara nasional pada semua lulusan prodi PGMI secara nasional.  Kedua, profil tambahan, peran atau porsi kemampuan tambahan yang menyesuaikan dengan kebutuhan program studi, bahkan boleh keberadaan profil ini yang membedakan satu prodi dengan prodi lainnya. Sebaiknya, profil tambahan ditentukan dengan mengikuti kesejajaran bidang keilmuan dan profesi dari profil utama. Contoh, jika profil utamanya "calon guru", maka profil tambahan yang bisa dicapai secara beriringan dalam pembelajaran misalnya, "konselor pendidikan",  "peneliti dan penulis pendidikan". Prinsip mendasar dalam penentuan profil tambahan tidak boleh mendistorsi atau bahkan mengalahkan tuntutan profil utama, keberadaannya tidak lebih sebatas pada upaya penambahan profesi lain bagi lulusan program studi.
Setiap profil lulusan (utama dan tambahan) selalu sebanding lurus dengan munculnya tuntutan "capaian pembelajaran" atau "learning outcome" yang meliputi tiga aspek kemampuan, yaitu (1) sikap dan tata nilai, (2) pengetahuan, dan (3) ketrampilan umum,  (4) ketrampilan khusus. Bidang kemampuan sikap, tata nilai dan ketrampilan umum merupakan bidang kemampuan standar nasional yang ditentukan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (lihat lampiran Permenristek No. 44 tahun 2015). Sementara bidang pengetahuan dan ketrampilan khusus menjadi wilayah otoritas program studi sebagai hasil dari "kesepakatan" asosiasi profesi bidang keilmuan. Kedua bidang kemampuan terakhir ini juga yang menjadi representasi keterwakilan profil utama. Sehingga penentuan capaian pembelajaran untuk kemampuan bidang pengetahuan dan ketrampilan khusus harus disepakati melalui asosiasi profesi bidang keilmuan yang kemudian dijadikan sebagai sebuah "kebijakan nasional".

Ironi Lahirnya “Calon Guru” dari LPTK/FITK
    Pada awalnya, kehadiran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) atau Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) memenuhi tuntutan dan hajat masyarakat yang berkeinginan menjadi tenaga pendidik (guru) sesuai konten keilmuan yang dikuasai. Selanjutnya pemerintah juga membuat regulasi terkait kompetensi dan kualifikasi guru. Standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang dikembangkan menjadi kompetensi guru PAUD/TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran pada SD/MI, guru mata pelajaran di tingkat SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK yang meliputi mapel IPA, Biologi, Matematika, Agama, Olahraga, dan Komputer. (lihat Permendikbud No. 16 tahun 2007 tentang Kompetensi dan Kualifikasi Guru) Regulasi tersebut mengatur betapa berlikunya proses yang harus dilalui untuk mencapai gelar “guru” kompeten, professional dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan nasional, yakni melahirkan manusia Indonesia yang unggul dalam segala bidang, ilmu pengetahuan, skill kemampuan, serta sikap (spiritual dan sosial).
 Hanya saja seiring dengan lahirnya UU No. 14 tahun 2005, ada sinyal kuat bahwa guru tidak mesti berlatar belakang fakultas Tarbiyah atau LPTK. Semua lulusan S1 akademik berhak dan diberi keleluasan untuk menjadi guru professional, selama terpenuhinya persyaratan  (1) kuaifikasi sarjana, (2) memiliki empat kompetensi, dan (3) ada lisensi (sertifikat) melalui program sertifikasi guru. Bagi sebagian orang, aturan tersebut berdampak pada sempitnya ruang gerak lulusan tarbiyah untuk menjadi guru, bahkan bagi mereka yang tidak siap bersaing dengan lulusan perguruan tinggi lain akan sangat tidak mungkin menjadi guru professional. Tetapi bagi yang lain, aturan itupun semakin memberikan peluang sekaligus tantangan bagi lulusan tarbiyah atau LPTK untuk lebih kompetitif, selektif dan tampil dengan performa guru berwawasan luas, akademik, serta senantiasa dirindukan peserta didik. [Fauzan]